Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Bahwa yang dimaksud dengan Kebijakan adalah segala keputusan yang berhubungan langsung dengan regulasi atau undang-undang (aturan) dan sifatnya lebih mengarah kepada instansi atau lembaga. Sementara yang dimaksud dengan kebijaksanaan lebih mengarah kepada individu atau personal.
Kebijakan+Pemerintah+Dalam+Tata+Kelola+Pemerintahan+Desa
Suasana Gotong Royong di Desa Pondokpanjang

Bagi teman perangkat desa, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa landasan yang mendasari Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
  1. di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002: 66).
  2. Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efetivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  3. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  4. Kewenangan Desa meliputi:
    • kewenangan berdasarkan hak asal usul;
    • kewenangan lokal berskala Desa;
    • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
    • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
  6. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.
  7. Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  8. Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :
    • Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    • Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa
    • Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
    • Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
  9. Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :
    • Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
    • Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
    • Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
  10. Dalam modul ini, akan diuraikan hal-hal pokok tentang:
    • Latar Belakang lahirnya UU tentang Desa;
    • Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa
    • Perbedaan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kewenangan Desa menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014
    • Makna Kelembagaan Desa dan Jenis-Jenis Kelembagaan di Desa
    • Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa dan
    • Hubungan antar Kelembagaan Desa.

Demikian artikel tentang Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa ini disampaikan penuh rasa hormat. Untuk teman-teman perangkat desa, semoga menjadi rujukan yang bermanfaat

Contoh SK Kepala Desa Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

The Diary Of Hedi - Mengingat pentingnya pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam instansi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, daerah maupun pemerintahan desa. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi Contoh SK Kepala Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
contoh+sk+kepala+desa+tentang+pengadaan+barang+dan+jasa

Bukan maksud saya untuk menggurui para teman se profesi Perangkat Desa seluruh Nusantara Tercinta ini, saya hanya ingin berbagi pengetahuan meski sedikit saja yang bisa dibagikan kepada teman-teman.

Contoh SK Kepala Desa Tentang Pengadaan Barang dan Jasa hanya membahas seputar pengadaan barang dan jasa untuk tingkat terendah dalam pemerintahan yaitu pemerintah desa. Semoga artikel ini bisa membantu kawan-kawan dalam penyusunan dan membantu kepala desa dalam menerbitkan surat keputusan.

Sebelum menyusun Surat Keputusan ( SK ) Kepala Desa ini, sobat perlu memperhatikan beberapa poin penting yaitu Dasar Hukum, Pertimbangan Kebutuhan dan Kepentingan. Dalam penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa, dimanapun teman berada, perhatikan dasar hukum dalam penyusunan surat keputusan tersebut.

Nah, karena saya berdomisili di Kabupaten lebak, saya hanya membatasi Dasar Hukum ini dilingkungan Kabupaten lebak saja. Untuk teman-teman yang berada di luar kabupaten lebak, teman bisa mengeluarkan surat keputusan ini dengan cara terlebih dahulu mencari dasar hukumnya.

Bagi teman- teman perangkat desa di lingkungan kabupaten lebak, berikut contoh surat keputusan kepala desa tentang pengadaan barang dan jasa.


Kops Desa Masing-Masing

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 140/…./DS-PDPJ/S-Kep/III/2016

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KANTOR DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGRAN 2016

Menimbang :
  1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  2. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Pengadaan barang/Jasa;
  3. bahwa Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Desa Pondokpanjang

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
  • menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  • menetapkan Dokumen Pengadaan;
  • menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  • mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa apabila diperlukan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa
  • menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  • melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  • menjawab sanggahan;
  • Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
  1. Pembelian Barang / Jasa untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah);
  • imenyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
  • menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  • membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Kepala Desa.
  • memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.
Selain tugas pokok dan kewewenangan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diperlukan Panitia/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Kepala Desa:
  • perubahan HPS; dan/atau
  • perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pondokpanjang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Desa Pondokpanjang Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pondokpanjang
Pada tanggal : 01 Maret 2016

KEPALA DESA PONDOKPANJANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN





(Nama Kepala Desa )



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Camat Kecamatan Cihara;
2. BPD Desa Pondokpanjang
3. LPM Desa Pondokpanjang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala Desa ini diberikan lampiran berupa nama-nama yang mengisi jabatan tim pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota ( Jumlah Anggota sesuai kebutuhan).

Demikian Contoh SK Kepala Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan perangkat Desa.

Contoh AD ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam perkembangannya, Desa dituntut profesional dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai amanat PERMENDAGRI No. 114, maka profesionalisme ini adalah kewajiban bagi Desa. Lampirannya dapat anda Download Disini

Sebenarnya, Dokumen ini sudah saya upload di account academia saya yang berjudul AD/ART Badan Usaha Milik Desa, namun agar lebih jelas disini saya akan membuat contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.
contoh ad art bumdes
Logo Bumdes

Contoh AD/ART BUMDes dalam artikel ini bukanlah satu bundel Document secara lengkap, namun saya hanya akan membahas panduan-panduan dalam penyusunan Badan Usaha Milik Desa agar para perangkat desa tidak kehilangan arah dalam penyusunan Badan Usaha Milik Desa.

Dasar Hukum

UU No. 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014, Perda Kab. Lebak No. 9 Tahun 2011 Tentang Bumdes dan Perda Kab. Lebak No. 1 Tahun 2015 Tentang Desa..

Menjelaskan kalimat yang tertuang dalam semua regulasi di atas bahwa:
  “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa “

dengan : Kata “ DAPAT” tersebut bermakna tidak wajib, akan tetapi penting . Setiap kata dan atau kalimat yang tertuang dalam regulasi adalah hasil kajian para ahli dan bersifat visioner.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga atau badan yang berdiri dibawah naungan desa dengan maksud memperoleh laba atau keuntungan sebagai sumber Pendapatan Desa agar desa bisa lebih mandiri. Desa yang maju dan mandiri adalah Desa yang mampu mengelola anggarannya secara transparan dan akuntabel. 

Badan Usaha Milik Desa  atau disingkat BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan dengan hasil musyawarah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna membantu kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kemudian untuk kelancaran berjalannya ditetapkan dengan Badan Hukum. 

Tahapan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Tahapan-Tahapan pembentukan BUMDes meliputi Rencana Pembentukan dengan membuat draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Penggalian Potensi Desa untuk dituangkan dalam jenis Usaha dan kategori Usaha, Nama Badan Usaha.

Contoh umum potensi Desa adalah :
  1. Desa adat
  2. Desa Wisata
  3. Desa Kota
  4. Bumi Perkemahan
  5. Sumber Air Bersih
  6. Pasar Desa
  7. Warung Serba Ada
  8. Warung Teknologi
  9. dst

Selanjutnya dibentuk Tim Pembentukan BUMDes oleh Kepala Desa yang bertugas merancang, merencanakan, dan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDes diawali dengan musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Lembaga Desa, Perangkat Desa dan unsur lain yang diperlukan.

Musyawarah Desa Luar Biasa

Dalam Musyawarah Desa (MUSDES) Panitia Pembentukan BUMDes menyampaikan hasil kerjanya berupa Draft AD/ART BUMDes yang meliputi Nama BUMDes, Jenis Usaha, Kebutuhan Modal Usaha dan Usulan Pengurus BUMDes.
contoh pembentukan ad art bumdes
Ilustrasi Musyawarah Desa

Setelah ada kesepakatan antara Masyarakat dan Pemerintah Desa, Selanjutnya BPD membuat Draft Peraturan Desa (PERDES) tentang BUMDes untuk dibuatkan Badan Hukum. Draft Peraturan Desa disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Desa. 

[CONTOH] SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Selamat Sore dan selamat beraktifitas. Setelah seharian bekerja dan lumayan menguras tenaga dan fikrian saya, akhirnya setelah pulang saya meluangkan diri untuk menulis sebuah artikel yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua yaitu : [CONTOH] SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN.

Biasanya, sebuah yayasan yang akan mengajukan Permohonan Bantuan Dana dan mengajukan proposal akan membuat SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Dalam hal menerangkan domisili sebuah yayasan, secara pribadi saya mengajukan sebuah syarat kepada yayasan tersebut yaitu Akta Pendirian, karena bisa jadi meskipun kita tahu bahwa yayasan tersebut berada di wilayah hukum kita, tanpa bukti yang jelas kita tidak boleh sembarangan membuat surat keterangan domisili yayasan sebagai antisipasi penyalahgunaan.

Silahkan Lihat [CONTOH] SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Hal yang diterangkan dalam surat keterangan domisili yayasan yaitu :
    Nama Yayasan
    Akta Pendirian
    Tahun Berdiri
dan terakhir Alamat Jelas meliputi nama kampung, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Provinsi dan Kode Pos. Demikian surat keterangan domisili yayasan ini saya buat. Semoga bermanfaat.

Contoh Surat Kuasa

Selamat Siang dan selamat beraktifitas, semoga hari anda menyenangkan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Contoh Surat Kuasa yang baik dan benar menurut Bahasa Baku Indonesia yang baik dan benar.

Berikut Penampakannya :



Dalam hal ini saya memberikan contoh tentang surat kuasa pengambilan uang. Surat kuasa ini bisa diberikan kepada penerima kuasa apabila si pemberi kuasa tidak bisa mengambil uang dengan syarat ada kepentingan yang mendesak atau sedang sakit.

Contoh Surat Kuasa

Petunjuk Pengisian:
"Saya harap anda sudah mengerti bagaimana cara mengisi surat kuasa diatas"

Oh ya, untuk lebih menguatkan atau kuat secara arti hukum. Bubuhkan materai Rp. 6.000 diatas surat kuasa tersebut. Apabila suatu saat nanti ada permasalahan, maka si Pemberi Kuasa sepenuhnya bertanggung jawab atas surat kuasa yang dibuatnya.

Rencana Anggaran Biaya Mushola

Dalam pembuatan gedung, rumah, mesjid atau mushola tentu dibutuhkan Rencana Gambar, Rencana Anggaran Biaya atau pun Rencana Susunan Panitia. Hal yang paling krusial adalah Biaya, karena tidak akan mungkin ada gambar atau rancangan, ada panitia tapi tidak ada biaya.

Nah, bagi sobat yang ingin tahu Rencana Anggaran Biaya Mushola, saya menyediakan dalam bentuk document yang bisa sobat download secara gratis
Rencana Anggaran Biaya Mushola

Meskipun kurang lengkap, tetapi setidaknya Rencana Anggaran Biaya Mushola ini bisa membantu anda dalam mengelola Angggaran dan keuangan agar terhindar dari korupsi yang menyesatkan ummat indonesia pada saat ini.

Silahkan Review : Rencana Anggaran Biaya Mushola
Silahkan Download  : Rencana Anggaran Biaya Mushola

Demikian artikel tentang Rencana Anggaran Biaya Mushola ini saya sajikan buat sobat semoga berkah dan bermanfaat

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2016 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemantapan Pembangunan Perekonomian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

  • Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Potensi Unggulan
  • Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
  • Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
  • Penataan, Pengelolaan dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.
  • Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Perdesaan.
Sesuai dengan Tema dan Prioritas Tahun 2016 tersebut,maka target Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

  • Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5 persen;
  • Jumlah penduduk miskin 6,64 persen;
  • Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 6,80 persen;
  • Indeks Pembangunan Manusia 69,44 persen.
Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2016 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

  • peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  • peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  • pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  • pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  • pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  • pendayagunaan sumber daya alam;
  • pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  • peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
  • peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
  2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
  4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
  5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
  6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
  7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
  8. Seluruh pendapatan dan belaja dianggarkan secara bruto.
  9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

  1. Pendapatan asli Desa, Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desam hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
  • Hasil usaha Desa Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.
  • Hasil pengelolaan kekayaan Desa: Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.
  • Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat: Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.
  • Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah: Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Desa.


Transfer.


  • Dana Desa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten LebakTahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.
  • Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah: Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.
  • Alokasi Dana Desa (ADD).: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten LebakTahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.
  • Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.: Adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Lebak.


Pendapatan Lain-lain


  • Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.: Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.
  • Lain-lain pendapatan Desa yang sah.: Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi.

Contoh Surat Perjalanan Dinas

Di dalam menjalankan tugas dinas yang sifatnya resmi, sering kali kita diharuskan membawa SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu suatu surat resmi yang diberikan oleh Pemegang Kekuasaan atau orang yang berhak memberikan perintah dalam hal ini Kepala suatu Dinas/Lembaga atau Kepala Daerah maupun Kepala Desa kepada bawahannya.

Contoh Surat Perjalanan Dinas

Dasar dari pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas ini mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pasal Anggaran. Namun, untuk daerah dengan otonomi khusus ada aturan tertentu sesuai peraturan daerah atau peraturan bupati yang telah diterbitkan.

Pemegang kuasa yang berhak memberi perintah jalan diperintahkan dengan tegas bahwa perjalanan dinas hanya boleh dilakukan atas biaya – biaya negara jika ini diperlukan untuk kepentingan negara ( lihat pasal 2 dan 3 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pegawai Negeri Sipil / Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1955 ). Jika negara menderita kerugian yang disebabkan karena pemberian perintah jalan yang tidak beralasan maka kerugian itu akan dibebankan pada pemberi perintah itu ( pasal 11 peraturan pemerintah No. 33/1995 jo. Pasal 50 Peraturan Pemerintah no. 5/1975).

Dalam surat tersebut, biasanya ada beberapa bagian penting yang diisi yaitu :
  • Pejabat yang memberi perintah
  • Nama pegawai yang diberikan perintah mengadakan perjalanan
  • Jabatan/Pangkat pegawai yang diperintahkan
  • Waktu Perjalanan Dinas
  • Maksud atau Tujuan Perjalanan Dinas
  • Tanggal berangkat dan tanggal tiba

Nah, bagi anda yang ingin mendownload atau sekedar melihat Form surat perjalanan dinas silahkan anda lihat dengan mengklik link dibawah ini :

Nah, itulah Contoh Surat Perjalanan Dinas versi lama, untuk versi terbaru akan saya upload beberapa hari ke depan.

Mungkin anda tertarik membaca artikel saya yang lain :

Contoh PERDES Tentang Kekayaan Desa

Bagi anda yang ingin melaporkan kondisi kekayaan desa dan membuat peraturan desa tentang kondisi kekayaan desa, kali ini saya akan memberikan contoh peraturan desa tentang kekayaan desa. tanpa basa-basi langsung aja comot contoh peraturan desa dibawah ini :

PERATURAN DESA PONDOKPANJANG
NOMOR : 01 TAHUN 2015
KONDISI KEKAYAAN DESA
TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIHARA
DESA PONDOKPANJANG
TAHUN 2015
Contoh PERDES Tentang Kekayaan Desa




PERATURAN DESA PONDOKPANJANG
Nomor : 01 TAHUN 2015

Tentang

KONDISI KEKAYAAN DESA TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONDOKPANJANG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan pembiayaan;

b.Bahwa salah satu pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yaitu kekayaan desa;

c.Bahwa untuk maksud poin a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan desa tentang kondisi kekayaan desa tahun 2010.
Mengingat :
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan pusat dan daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 thun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 14 tahun 2006 tentang Desa

Dengan persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DESA PONDOKPANJANG TENTANG KONDISI KEKAYAAN DESA TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa PONDOKPANJANG
  2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa PONDOKPANJANG dan Perangkat Desa PONDOKPANJANG
  3. Pemerintahan desa adalah kepala desa PONDOKPANJANG dan badan permusyawaratan desa, desa PONDOKPANJANG
  4. Kekayaan desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang bernilai non produksi maupun produksi.
  5. Kondisi kekayaan desa adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh desa
  6. Pengawasan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan desa terhadap keberadaan kekayaan desa dengan tujuan agar kekayaan desa dikelola sebagaimana mestinya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.


BAB II
KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Kondisi Kekayaan Desa
Pasal 2

  1. Kekayaan desa secara garis besar terdiri atas kekayaan desa bergerak, tidak bergerak, yang bernilai produktif dan non produktif
  2. Kondisi kekayaan desa yang non produktif sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini;
  3. Kondisi kekayaan desa yang bernilai produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini;


Bagian Kedua
Pengurusan dan Pengawasan
Pasal 3

  1. Kekayaan desa yang tidak bernilai produksi wajib dipertahankan, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa;
  2. Kekayaan desa yang bernilai produksi selain harus memenuhi ketentuan ayat (1) di atas harus diusahakan untuk menghasilkan pendapatan desa.
  3. Kepala desa wajib menunjuk Petugas Pengelola Kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa;
  4. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterangan pertanggujawaban tentang kondisi kekayaan desa dan kepada rakyat menyampaikan pokok-pokok peertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud
  5. Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan desa tersendiri.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Hal-hal lain yang belum diatur didalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala desa sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 6
Peraturan ini milai berlaku pada tanggal ditetapkan.








Diundangkan di PONDOKPANJANG
Pada tanggal 03 Agustus 2015

a.n. Sekretaris Desa PONDOKPANJANG
Kaur Pemerintahan




A AHYUDIN

Disahkan di PONDOKPANJANG
Pada tanggal 03 Agustus 2015

Kepala Desa PONDOKPANJANG






ACE SUGIRI
Lembaran Desa PONDOKPANJANG Tahun 2015 Nomor 01





LAMPIRAN II PERATURAN DESA PONDOKPANJANG

Nomor : 01 tahun 2015
Tentang : Kondisi Kekayaan Desa Tahun 2015

DAFTAR KONDISI KEKAYAAN DESA NON PRODUKTIF
TAHUN ANGGARAN 2015
No. Jenis Aset Volume Tahun Pengadaan Nilai (Rp)
1. Kantor Desa 6x9 1997 Rp. 100.000.000
2. Meja 5 Unit 2015 Rp.3.600.000
Dst Isi saja



Diundangkan di PONDOKPANJANG
Pada tanggal 03 Agustus 2015

a.n. Sekretaris Desa PONDOKPANJANG
Kaur Pemerintahan




A AHYUDIN

Disahkan di PONDOKPANJANG
Pada tanggal 03 Agustus 2015

Kepala Desa PONDOKPANJANG






ACE SUGIRI


Demikian Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Kondisi Kekayaan Desa. Semoga bermanfaat bagi sobat semuanya

Contoh Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir

Masih dalam bahasan yang sama, yaitu tentang surat keterangan yang menerangkan tentang perbedaan data diri, dalam kasus ini terdapat perbedaan Tanggal Lahir antara KTP dan Kartu Keluarga.

Sebelumnya, juga telah diterangkan tentang :
Surat Keterangan Beda Nama



Contoh Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir

yang menerangkan tentang perbedaan data diri seseorang perihal nama yang bersangkutan. Sama halnya dengan pembahasan saya mengenai surat menyurat resmi dalam pemerintahan dengan diperlukannya dasar pemberian surat keterangan, maka surat Keterangan Beda tanggal lahir ini hampir sama atau mirip dengan Surat Keterangan Beda Nama

Berikut Contoh Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir :

PEMERINTAH KABUPATEN..........
KECAMATAN.........................
DESA....................................
Alamat : ..............................................................

SURAT KETERANGAN BEDA TANGGAL LAHIR
No : 470/............................/I/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .................
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa :

Nama : A
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 20 Juni 1988
Nomor KTP/SIM : ..................................
Alamat : ...................................................

Nama : A
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 20 Juli 1988
Nomor KTP/SIM : ..................................
Alamat : ...................................................

Merupakan satu orang yang sama berdasarkan tinjauan data dan perbandingan data yang diserahkan yang bersangkutan kepada saya. Data yang dimaksud adalah :

Kartu Keluarga No : .........................
KTP No : ..........................................
Ijazah No : .......................................
Akta Nikah No : .............................
Akta Lahir No ................................
(Dst) Sebutkan bukti lain yang mendukung

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Pondokpanjang, .................... 2016
Kepla Desa Pondokpanjang






Hedi
NRPDes : 19850520202609.2045

Demikian Contoh Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir ini dibuat dan semoga menjadi acuan bagi anda. Apabila ada kekurangan mohon kiranya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Contoh Surat Keterangan Beda Nama

Dalam berbagai kasus, sering kali kita menemukan masalah perbedaan nama. Maksud dari beda nama disini adalah biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan (Typo) atau juga dalam kesalahan pendataan (Sensus). 
Contoh Surat Keterangan Beda Nama

Dalam hal ini, sebagai seorang yang bekerja di bidang pemerintahan desa, saya sering menemukan kasus-kasus tersebut. Kasus yang paling sering kali saya temukan adalah perbedaan nama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 

Selain beda nama antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) juga sering kali adanya perbedaan di STNK atau Kartu lainnya yang diterbitkan Pemerintah, Contoh Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar.

Dalam memberikan keterangan beda nama, ada sebaiknya pihak yang mengeluarkan surat keterangan tersebut memiliki dasar dalam menerangkan perbedaan nama tersebut. Dasar untuk menerangkan perbedaan nama tersebut bisa berupa Ijazah yang bersangkutan atau dokumen lain yang sah secara hukum. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, sebaiknya jangan diberikan Surat Keterangan Beda Nama. 

Berikut dibawah ini adalah Contoh Surat Keterangan Beda Nama

PEMERINTAH KABUPATEN..........
KECAMATAN.........................
DESA....................................
Alamat : ..............................................................

SURAT KETERANGAN BEDA NAMA
No : 470/............................/I/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .................
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa :

Nama : A
Tempat, Tanggal Lahir : .........................
Nomor KTP/SIM : ..................................
Alamat : ...................................................

Nama : AE
Tempat, Tanggal Lahir : .........................
Nomor KTP/SIM : ..................................
Alamat : ...................................................

Merupakan satu orang yang sama berdasarkan tinjauan data dan perbandingan data yang diserahkan yang bersangkutan kepada saya. Data yang dimaksud adalah :

Kartu Keluarga No : .........................
KTP No : ..........................................
Ijazah No : .......................................
Akta Nikah No : .............................
Akta Lahir No ................................
(Dst) Sebutkan bukti lain yang mendukung

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Pondokpanjang, .................... 2016
Kepla Desa Pondokpanjang






Hedi
NRPDes : 19850520202609.2045

Diatas adalah contoh surat keterangan beda nama yang hanya menerangkan perihal NAMA saja, untuk perbedaan alamat atau Domisili (Baca : Surat Keterangan Domisili ), tempat tanggal lahir bisa dibuat keterangan lain namun dengan redaksi yang berbeda. Demikian contoh surat keterangan beda nama ini dibuat, semoga anda membutuhkannya.